Website Resmi Kedutaan  Besar Amerika Serikat di Jakarta, Indonesia


 

SIARAN PERS
KEDUBES AMERIKA SERIKAT

 

PUBLIC AFFAIRS SECTION

12 April 2008

Perjalanan Indonesia dalam Demokrasi oleh Duta Besar Cameron R. Hume
 

English

Indonesia adalah salah satu kisah keberhasilan yang luar biasa tentang kebebasan dan demokrasi di dunia. Bulan ini Indonesia akan menyelenggarakan pilkada terkini dari serangkaian pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan sejak bergulirnya demokrasi. Ini kemudian akan diikuti pemilu nasional demokratis kedua yang akan digelar pada 2009.  Media dan masyarakat sipil di Indonesia memainkan peran mereka sebagai pengawas, memerangi korupsi dan meneriakkan perlawanan terhadap ketidakadilan. Bila kita memperhatikan pesatnya kemajuan yang dicatat Indonesia selama satu dasawarsa pertama demokrasi, dalam banyak hal kemajuan tersebut melampaui transisi awal Amerika Serikat menuju demokrasi nasional lebih dari 200 tahun lalu.   

Baru 10 tahun lalu Indonesia lumpuh oleh krisis ekonomi regional. Kerusuhan Mei 1998 meluluhkan bangsa ini. Pasukan keamanan yang bertindak kejam dan pejabat yang korup mempunyai impunitas penuh atas hukum. Pada 12 Mei 1998, sebuah protes damai yang digelar para mahasiswa di Universitas Trisakti di Jakarta memicu transformasi luar biasa yang menjadikan Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.  

Di panggung dunia, Indonesia adalah pemimpin. Amerika Serikat mengagumi kepemimpinan demokratis Indonesia.  Keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi menunjukkan jalan bagi bangsa-bangsa lain. Indonesia memimpin ASEAN dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagai negara yang toleran dan beragam, Indonesia mempunyai peran yang terlegitimasi dalam membantu negara-negara lain dalam upaya mereka melakukan reformasi dan transisi demokrasi yang damai.      

Namun masih ada banyak tantangan.  Dengan jumlah penduduk 245 juta yang harus dipenuhi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, dan pekerjaannya, maka dapat dimaklumi bahwa pelaksanaan reformasi demokrasi selalu menuntut upaya yang lebih. Rakyat Indonesia sudah memiliki demokrasi yang kokoh dan stabil tetapi  mereka mungkin tidak selalu menghargai kenyataan bahwa mereka adalah masyarakat yang hebat dan bangsa yang kuat.  Mereka sekarang harus melihat ke depan dengan penuh percaya diri untuk mengonsolidasikan reformasi agar menjadi sebuah bangsa yang lebih hebat lagi.  

Amerika Serikat sendiri bergumul dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam sejarah perkembangan demokrasinya. Konstitusi AS pernah melegalkan perbudakan. Para wanita baru memperoleh hak untuk memberikan suara secara penuh pada tahun 1920an.  Persamaan hak bagi seluruh rakyat Amerika tidak tercantum dalam undang-undang sampai Kongres AS mensahkan undang-undang hak-hak sipil tahun 1960an. Meskipun ketidakadilan masih terjadi di masyarakat kami, sistem demokrasi kami bekerja menuju masyarakat yang adil.  Demokrasi Amerika akan melemah bila kami sebagai sebuah masyarakat tidak menerima kesalahan kami di masa lalu dan menghadapinya dengan kebebasan berekspresi dan aturan hukum.
 

Akuntabilitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu akan memperdalam, bukan mengancam, demokrasi di Indonesia.  Indonesia telah melakukan langkah-langkah menuju akuntabilitas.  Tahun lalu POLRI memberi sanksi kepada lebih dari 16.000 personilnya. Indonesia telah membuka pintunya pada dunia untuk mencermati situasi hak asasi manusia di negara ini, memberikan akses luas kepada Pelapor Khusus PBB untuk urusan Penyiksaan dan Komisioner PBB untuk urusan HAM.  Proses hukum untuk menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib menunjukkan kemauan politik dan transparansi di tingkat tertinggi pemerintahan, meskipun dunia masih menunggu hasil akhir dari kasus yang sangat penting ini.

Tetapi, langkah-langkah lain masih harus dilakukan. Dengan dibebaskannya satu-satunya orang yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan ad hoc Timor Timur untuk kasus HAM baru-baru ini, maka tidak ada satupun pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pembantaian, pemerkosaan dan pelanggaran HAM berat lainnya yang terjadi di Timor Timur.  Kemunduran peradilan yang terus terjadi dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu telah mengecilkan hati para korban dan keluarga mereka.    

Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste (KKP) akan segera menerbitkan laporannya mengenai pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 1999. Kita berharap laporan tersebut akan memuat berbagai temuan yang terpercaya tentang pihak yang bertanggung jawab dan oleh karenanya mencerminkan keinginan politik dari kedua pemerintahan untuk memberikan penjelasan mengenai periode yang tragis tersebut. Kejujuran atas apa yang sebenarnya terjadi harus menjadi landasan di mana kedua negara yang bertetangga ini bekerjasama untuk memastikan bahwa kekejaman seperti yang pernah terjadi tersebut tidak akan terulang kembali.

Selama sepuluh tahun terakhir, reformasi dan demokrasi telah membawa Indonesia ke sebuah tingkat yang baru.  Sekarang bangsa ini berharap untuk mencapai posisi yang lebih tinggi lagi. Indonesia berada dalam komunitas negara-negara demokratis yang diharapkan mampu memainkan peran kepemimpinan global.

 

# # #
                                                       

 

 

Home Page Kedutaan AS
Pusat Informasi Kedutaan AS | Informasi Visa | American Citizen Services

Ke atas | Umpan balik

Link ke situs Internet yang bukan milik pemerintah Amerika bukan berarti bahwa pemerintah Amerika menyetujui sudut pandang organisasi tersebut.