20 Februari 2008 Delegasi Kongres AS Jalin Kemitraan dengan DPR dalam Bidang Reformasi Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia Jakarta, 20 Februari – Enam anggota Komisi Bantuan Demokrasi DPR AS (House Democracy Assistance Commission/HDAC) berkunjung ke Aceh dan Jakarta pada 17-21 Februari 2008. Ini merupakan Delegasi Kongres AS terbesar yang berkunjung ke Jakarta dalam lima tahun terakhir. Melalui konsultasi dengan para pejabat di Aceh dan Jakarta, komisi ini menitikberatkan pada kemajuan dalam bidang reformasi perundang-undangan dan hak asasi manusia yang berlangsung di Indonesia. Rombongan ini dipimpin oleh Ketua HDAC David Price dengan wakil John Boozman (Arkansas) serta para anggota delegasi yang terdiri dari Sam Farr (California), Mazie Hirono (Hawaii), Michael Conaway (Texas), dan Jim McDermott (Washington). Ketua HDAC Price dan Ketua DPR Agung Laksono menandatangani sebuah nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara kedua lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan pertukaran informasi, pengetahuan, dan pelatihan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dan Indonesia. Amerika Serikat melalui USAID menyalurkan dana senilai kurang lebih 3 juta dollar AS untuk mendukung program-program DPR seperti Program Penguatan Legislatif Nasional (National Legislative Strengthening Program) dan Program Dukungan Reformasi Demokrasi (Democratic Reform Support Program). HDAC yang dibentuk pada 2005 adalah komisi
bipartisan DPR Amerika Serikat. Misi dari Komisi ini
adalah mendorong pemerintahan yang responsif dan efektif serta
memperkuat lembaga demokrasi dengan cara mendukung parlemen di
negara-negara demokrasi yang sedang berkembang. Program Komisi
tersebut di Indonesia dirancang untuk membantu para anggota DPR RI
beserta stafnya dalam upaya mereka mereformasi perundang-undangan,
membangun kerjasama antar rekan sejawat serta keahlian teknis untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kemandirian legislatif, akses
ke informasi, dan kendali pemerintah. # # # |
|
Home Page Kedutaan AS Link ke situs Internet yang bukan milik pemerintah Amerika bukan berarti bahwa pemerintah Amerika menyetujui sudut pandang organisasi tersebut. |