19 Oktober 2007

Bush Umumkan Sanksi Tambahan Terhadap Junta Burma
(Himbau Cina, India, dan negara-negara lain untuk mengkaji ulang kebijakan mereka terhadap rezim tersebut)

English

Oleh Stephen Kaufman
Penulis staf USINFO

Washington -- Sambil berkata bahwa “kegiatan rutin” di Burma “tak dapat diterima,” Presiden Bush mengumumkan pengembangan sanksi AS terhadap para pemimpin militer Burma dan kolaborator mereka, menuduh mereka melakukan “kekejaman yang terus menerus” terhadap pihak oposisi yang pro-demokrasi.

Tindakan terbaru yang diambil termasuk penetapan 11 pemimpin junta untuk dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan serta 12 individu dan kelompok lain di bawah sebuah perintah eksekutif (executive order) yang ditandatangani presiden.

Perintah eksekutif tersebut juga memperbesar kewenangan Departemen Keuangan untuk menetapkan para individu yang “bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan korupsi publik, serta mereka yang memberikan dukungan materi dan finansial kepada individu-individu yang dimaksud atau kepada pemerintah Burma” untuk dijatuhi sanksi.

Bush juga mengatakan bahwa Departemen Perdagangan saat ini tengah memperketat peraturan kontrol ekspornya untuk Burma.

Sanksi-sanksi baru ini merupakan tambahan atas tindakan yang diambil oleh pemerintahan Bush pada 27 September, segera setelah dimulainya aksi penertiban yang diwarnai kekerasan atas pihak-pihak yang pro-demokrasi.

“Kami akan terus mengkaji ulang kebijakan-kebijakan kami dan mempertimbangkan tindakan-tindakan lain apabila para pemimpin Burma tidak menghentikan represi brutal atas rakyat mereka sendiri, yang hanya menginginkan hidup dalam kebebasan,” kata Bush pada 19 Oktober.

Presiden Bush memuji negara-negara di seluruh dunia yang juga telah merespons kekejaman di Burma dengan menjatuhkan berbagai sanksi, menghentikan bantuan, dan mengecam rezim negara tersebut.

“Saya minta negara-negara lain untuk meninjau kembali peraturan dan kebijakan mereka, terutama negara tetangga terdekat Burma – Cina, India, dan negara-negara lain di kawasan tersebut,” kata Bush.

Presiden Bush mendesak pemimpin militer Burma untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka untuk melakukan rekonsiliasi dengan pihak oposisi, dengan mengatakan “cara terbaik untuk memulai” adalah dengan menyediakan akses bagi organisasi internasional seperti Komite Palang Merah Internasional ke para tahanan politik, mengizinkan pemimpin oposisi untuk dapat saling berkomunikasi, dan mengizinkan utusan khusus PBB, Ibrahim Gambari, untuk berkunjung ke negara tersebut.

Bush mengatakan pada akhirnya rekonsiliasi mengharuskan pembebasan tahanan politik Burma dan dimulainya negosiasi antara rezim junta dan pihak oposisi di bawah pengawasan PBB.

Rakyat Burma menunjukkan “keberanian luar biasa dalam menghadapi penindasan yang hebat,” kata Bush. “Mereka meminta bantuan kepada kita. Kita tidak boleh menutup telinga terhadap teriakan mereka.”

Dalam pernyataannya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat untuk Urusan Luar Negeri Sub-Komite Asia, Pasifik, dan Lingkungan Hidup Global pada 17 Oktober, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Amerika Serikat berusaha untuk melakukan “tekanan maksimum” terhadap rezim militer Burma melalui cara-cara bilateral dan multilateral.

Scot Marciel, Deputi Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik, mengatakan bahwa junta harus “mengakhiri penindasan, membebaskan tawanan, dan memulai dialog yang sesungguhnya dengan Aung San Suu Kyi dan kelompok oposisi demokrasi, serta dengan kelompok minoritas etnis, yang mengarah kepada transisi damai ke pemerintahan sipil yang demokratis.”

“Ini adalah strategi yang diinginkan oleh Aung San Suu Kyi dan para aktivis demokrasi Burma yang berada di dalam maupun di luar Burma,” kata Marciel.

Marciel berkata penting bagi komunitas internasional untuk melakukan apapun untuk mendukung upaya Gambari mendorong negosiasi antara junta militer dan kelompok oposisi demokrasi.

“Meskipun kami merasa tetap skeptis dengan niat rezim junta yang sesungguhnya untuk berdialog dengan Aung San Suu Kyi dan kaum minoritas etnis, kami tetap bersemangat menjajaki segala kemungkinan terbukanya dialog,” kata Marciel sambil menambahkan bahwa hanya Gambari satu-satunya tokoh internasional yang memiliki akses menemui pihak pemimpin rezim junta dan Aung San Suu Kyi.

Tidak ada “penyelesaian yang mudah” untuk melunakkan kekuasaan mutlak pihak militer yang telah berlangsung selama empat dekade di negara tersebut, kata Marciel. “Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan upaya internasional secara terpadu, terutama dari negara-negara di kawasan tersebut yang memiliki hubungan dan pengaruh dengan rezim di Burma.”

Ia menambahkan bahwa dukungan retoris dari India untuk rekonsiliasi nasional secara luas dan inklusif telah diperlemah oleh tindakan seperti yang tercermin dalam pernyataan mereka untuk melakukan investasi sebesar lebih dari 100 juta dollar AS dalam proyek pembangunan transportasi di Burma Barat.”

Sementara itu, walau Cina telah memfasilitasi kunjungan Gambari ke Burma pada 29 September-2 Oktober lalu, “kami yakin Cina dapat dan harus melakukan lebih, dan kami akan terus mendesak Beijing untuk melakukan hal tersebut,” katanya. Marciel juga mendesak Beijing untuk mendukung kunjungan tambahan dan memanfaatkan pengaruhnya terhadap junta untuk memastikan pembebasan tahanan dan memprakarsai dialog murni dengan para pemimpin prodemokrasi dan perwakilan minoritas etnis.

# # #